zonamerahnews.com – Dunia kepolisian tanah air tengah diguncang badai besar menyusul terungkapnya dugaan penyadapan ilegal yang menyasar Presiden Prabowo Subianto Kasus yang menyeret nama-nama besar di tubuh Polri ini mulai menunjukkan arah baru setelah Lembaga Pelindungan Saksi dan Korban atau LPSK secara terbuka menyatakan kesiapannya untuk melindungi para saksi pelaku atau justice collaborator yang berani membongkar dalang di balik skandal ini
Hingga saat ini LPSK masih menunggu keberanian pihak-pihak tertentu untuk maju sebagai justice collaborator guna memperjelas kronologi penyadapan tersebut Meski demikian Wakil Ketua LPSK Sri Suparyati mengungkapkan bahwa saat ini pihaknya baru menerima delapan permohonan perlindungan yang semuanya masih berstatus sebagai saksi biasa Belum ada satu pun pihak yang mengajukan diri sebagai saksi pelaku untuk memberikan keterangan kunci dalam kasus sensitif ini
LPSK menegaskan bahwa pintu perlindungan tetap terbuka lebar bagi siapa saja yang memiliki informasi krusial seiring dengan bergulirnya proses hukum di kepolisian Saat ini delapan pemohon tersebut tengah dalam tahap penelaahan mendalam oleh LPSK dengan mempertimbangkan tingkat ancaman serta urgensi keterangan mereka dalam mengungkap kebenaran Kasus ini bukan perkara main-main karena melibatkan tokoh-tokoh dengan pangkat tinggi di kepolisian
Bareskrim Polri sendiri telah bergerak cepat dengan menetapkan empat jenderal aktif sebagai tersangka dalam pusaran kasus ini Nama-nama yang terseret antara lain eks Kapolri sekaligus Kepala Kantor Staf Presiden Jenderal Listyo Sigit Prabowo serta sejumlah perwira tinggi lainnya seperti Irjen Ahrie Sonta Nasution Irjen Eko Hadi Santoso dan Irjen Slamet Uliandi Para tersangka kini menghadapi ancaman jeratan hukum serius mulai dari KUHP hingga Undang-Undang ITE terkait penyalahgunaan informasi elektronik yang merugikan negara dan keamanan presiden
