zonamerahnews.com – Wacana mengenai syarat calon wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka yang wajib berasal dari koalisi pengusung Prabowo Subianto memicu reaksi hangat. Menko Hukum HAM Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menegaskan bahwa secara hukum tidak ada aturan baku yang mewajibkan sosok pengganti harus berasal dari partai politik tertentu.
Yusril menjelaskan bahwa mekanisme pengisian kekosongan jabatan wakil presiden sebenarnya sudah diatur secara jelas dalam Undang-Undang MD3. Meski demikian ia menekankan bahwa hak prerogatif untuk menentukan siapa yang akan mendampingi presiden sepenuhnya berada di tangan Prabowo Subianto. Presiden memiliki kebebasan untuk berkonsultasi dengan berbagai pihak termasuk ahli hukum sebelum mengajukan nama ke MPR.
Selain membahas soal calon pengganti Yusril juga meluruskan pemahaman publik mengenai mekanisme pemerintahan saat terjadi kekosongan jabatan wakil presiden. Ia menegaskan bahwa tugas pemerintahan tidak otomatis beralih ke tangan triumvirat jika presiden sedang berada di luar negeri. Menurutnya presiden tetap memegang kendali penuh atas roda pemerintahan dari mana saja.
Lebih lanjut Yusril memaparkan bahwa dalam sistem hukum Indonesia tidak dikenal adanya keputusan mandiri dari seorang wakil presiden. Setiap kebijakan yang diambil tetap berstatus sebagai keputusan presiden. Jika wakil presiden harus menandatangani dokumen saat presiden sedang tidak di tempat hal tersebut dilakukan atas nama presiden bukan atas kewenangan pribadi.
Di era digital saat ini Yusril menilai kendala jarak bukan lagi menjadi penghalang bagi presiden untuk memimpin. Kemajuan teknologi komunikasi memungkinkan presiden memberikan instruksi dan perintah langsung secara instan meskipun sedang berada di luar negeri sehingga jalannya pemerintahan tetap stabil tanpa gangguan.
