zonamerahnews.com – Dunia birokrasi kembali diguncang oleh drama hukum yang melibatkan mantan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmy Karim. Kasus dugaan pemerasan terkait pengurusan izin tinggal Warga Negara Asing senilai Rp168,9 miliar ini memicu reaksi keras dari pihak terdakwa yang merasa dirinya menjadi korban kriminalisasi.
Silmy Karim secara tegas membantah seluruh tuduhan yang diarahkan kepadanya. Ia merasa logika hukum yang digunakan dalam kasus ini sangat tidak masuk akal. Menurutnya, sangat mustahil bagi seorang pejabat tinggi negara untuk melakukan aksi pemerasan secara langsung. Ia justru mengklaim bahwa langkah-langkah yang ia ambil selama ini adalah upaya digitalisasi untuk memberantas praktik pungutan liar.
Melalui berbagai inovasi seperti aplikasi Molina dan perluasan layanan autogate, Silmy mengaku ingin memutus rantai pertemuan tatap muka antara petugas dan pemohon guna menghindari biaya ilegal di luar PNBP. Ia merasa ironis karena kebijakan yang bertujuan menciptakan transparansi dan mengurangi peran calo justru berujung pada jeratan hukum.
Meski majelis hakim telah menolak eksepsi atau keberatan yang diajukan dan menyatakan dakwaan jaksa sah, Silmy menyatakan kesiapannya untuk menghadapi proses hukum lebih lanjut. Ia bertekad akan membuktikan bahwa seluruh tuduhan tersebut tidak berdasar dalam persidangan pokok perkara mendatang.
Kasus ini menjadi perhatian publik karena melibatkan angka yang fantastis, mulai dari dugaan pemerasan izin tinggal hingga tuduhan penerimaan gratifikasi berupa uang tunai serta kepemilikan saham bernilai puluhan miliar rupiah. Kini, mata publik tertuju pada jalannya persidangan untuk mengungkap kebenaran di balik skandal besar ini.
