zonamerahnews.com – Badai politik tengah menerjang istana setelah puluhan anggota DPR RI bergerak melakukan langkah ekstrem terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Kabar mengenai pengajuan Hak Menyatakan Pendapat terkait polemik syarat pendidikan pencalonan putra sulung Presiden Joko Widodo tersebut kini tengah menjadi sorotan tajam publik.
Langkah ini bukan sekadar gertakan sambal karena setidaknya 30 anggota parlemen dari berbagai fraksi dikabarkan telah membubuhkan tanda tangan untuk mengusulkan hak konstitusional tersebut. Mardani Ali Sera salah satu anggota Komisi II DPR RI bahkan mengonfirmasi bahwa proses pengumpulan dukungan ini terus bergulir dan melibatkan lintas fraksi.
Namun apa sebenarnya kekuatan dari Hak Menyatakan Pendapat ini dan mampukah ia menggulingkan seorang Wakil Presiden. Berdasarkan aturan dalam UU MD3 hak ini merupakan instrumen resmi parlemen untuk menyampaikan sikap terhadap persoalan negara yang krusial. Salah satu poin paling fatal adalah jika hak ini digunakan untuk menuduh Presiden atau Wakil Presiden melakukan pelanggaran hukum seperti korupsi pengkhianatan negara hingga tidak lagi memenuhi syarat jabatan.
Prosesnya tidaklah instan dan penuh dengan mekanisme hukum yang ketat. Untuk memulai gerakan ini diperlukan dukungan minimal 25 anggota DPR. Jika usulan tersebut lolos dalam Rapat Paripurna yang dihadiri dua pertiga anggota maka sebuah panitia khusus akan dibentuk untuk mengusut tuntas persoalan tersebut.
Jika hasil investigasi panitia khusus menemukan bukti kuat adanya pelanggaran hukum atau ketidaklayakan jabatan maka bola panas akan dilempar ke Mahkamah Konstitusi. MK bertugas menjadi hakim tunggal untuk membuktikan apakah tuduhan DPR tersebut valid atau hanya sekadar isu politik belaka.
Jika MK menyatakan tuduhan tersebut terbukti maka DPR memiliki mandat untuk meneruskan usulan pemberhentian kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. Namun jika MK menyatakan tuduhan tersebut tidak terbukti maka seluruh proses ini akan gugur dengan sendirinya. Kini publik menanti apakah gerakan tanda tangan ini akan berujung pada perubahan peta kekuasaan di tanah air.
