zonamerahnews.com – Badai politik tengah menerjang kursi Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka menyusul mencuatnya persoalan keabsahan ijazah pendidikan yang menyeretnya ke pusaran isu pemakzulan. Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kini angkat bicara dan meminta agar sang Wapres diberikan kesempatan emas untuk memberikan penjelasan secara terbuka kepada publik sebelum segala keputusan drastis diambil.
Ketua Bidang Politik PSI, Bestari Barus, melontarkan kritik tajam terhadap pihak-pihak yang secara gegabah mendesak Gibran untuk segera menanggalkan jabatannya. Menurutnya, tuntutan mundur atau pemakzulan yang muncul secara tiba-tiba terasa sangat terburu-buru tanpa adanya proses klarifikasi yang adil. Ia menegaskan bahwa setiap pejabat negara berhak mendapatkan ruang untuk membela diri dan menjelaskan duduk perkara yang sebenarnya agar tidak terjadi simpang siur di tengah masyarakat.
Ketegangan ini semakin memanas setelah adanya ultimatum dari pihak PDIP yang meminta Gibran mundur menyusul putusan Mahkamah Agung (MA) terkait surat keterangan penyetaraan pendidikan. Meski PSI tidak menutup mata terhadap mekanisme konstitusi jika memang ada proses pemakzulan di DPR, mereka menekankan pentingnya transparansi dari partai-partai besar dalam menjelaskan fakta kepada rakyat.
Di sisi lain, dinamika di Senayan juga mulai memanas. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengonfirmasi bahwa pihaknya telah menerima gelombang usulan dari berbagai elemen, mulai dari masyarakat sipil hingga anggota parlemen lintas fraksi, untuk menindaklanjuti polemik ini. Pembahasan resmi mengenai nasib ijazah Gibran dijadwalkan akan memasuki meja sidang DPR segera setelah masa reses berakhir.
Persoalan ini bermula dari putusan MA yang membatalkan keabsahan surat keterangan penyetaraan pendidikan setara SMA milik Gibran. Meskipun Mahkamah Konstitusi (MK) sebelumnya menyatakan tidak ada bukti kuat untuk mendiskualifikasi Gibran dari posisinya, namun persoalan administratif ini tetap menjadi bola panas yang kini sepenuhnya dilemparkan ke tangan para wakil rakyat di parlemen.
