zonamerahnews.com – Istana Negara Jakarta menjadi saksi bisu pergantian pucuk pimpinan Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia. Presiden Prabowo Subianto pada Jumat 2 Oktober secara resmi menunjuk Syahganda Nainggolan untuk mengemban jabatan strategis ini menggantikan Muhammad Qodari.
Namun penunjukan ini bukan tanpa sorotan. Nama Syahganda Nainggolan tak asing di telinga publik terutama mereka yang mengikuti dinamika aktivisme tanah air. Ia pernah menjadi bagian dari Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia KAMI dan bahkan sempat merasakan dinginnya jeruji besi pada tahun 2020. Penangkapan itu terkait cuitan dan penolakannya terhadap pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja Omnibus Law yang kala itu memicu gelombang protes. Setelah divonis 10 bulan penjara ia akhirnya menghirup udara bebas pada Agustus 2021 dari Rutan Bareskrim Polri.
Jauh sebelum kasus UU Ciptaker rekam jejak aktivismenya telah terukir sejak era 1980-an. Saat masih berstatus mahasiswa di Institut Teknologi Bandung ITB Syahganda aktif menyuarakan penolakan terhadap rezim Orde Baru. Perjalanan akademisnya sempat terhenti karena dikeluarkan dari kampus namun ia kemudian melanjutkan studi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia.
Selepas era reformasi 1998 Syahganda mulai merambah dunia politik praktis. Ia terlibat dalam pendirian organisasi kemasyarakatan Daulat Rakyat yang kemudian bertransformasi menjadi partai politik. Ambisinya untuk duduk di kursi parlemen membawanya mencalonkan diri sebagai anggota legislatif dari daerah pemilihan Tangerang bersama Partai Merdeka yang ia dirikan bersama Adi Sasono pada Pemilu 2004. Upaya serupa kembali ia lakukan pada Pemilu 2009 di dapil Bogor kali ini dengan bendera Partai Golkar namun keberuntungan belum berpihak padanya.
Tidak berhenti di situ pada tahun 2010 Syahganda turut mendirikan Sabang Merauke Circle sebuah lembaga kajian publik yang menjadi wadah pemikirannya. Selama kepemimpinan Presiden Joko Widodo ia dikenal sebagai salah satu suara kritis yang lantang menyoroti berbagai kebijakan mulai dari penanganan pandemi COVID-19 hingga pengesahan Undang-Undang Omnibus Law yang kontroversial.
Terbaru pada 25 Januari 2025 Syahganda mendirikan GREAT Institute sebuah lembaga riset yang secara terbuka menyatakan dukungannya terhadap visi pemerintahan Presiden Prabowo. Melalui laman resminya lembaga ini menegaskan bahwa ideologi Prabowo yang tercermin dalam program kerja dan pernyataannya sangat berbeda dari rezim sebelumnya yang cenderung neoliberal. Visi kerakyatan Prabowo untuk mewujudkan masyarakat yang adil makmur sejahtera dan merata dinilai sejalan dengan perjuangan GREAT Institute sebagaimana dikutip zonamerahnews.com pada Jumat 2 Oktober.
