zonamerahnews.com – Presiden Prabowo Subianto mengambil langkah strategis yang patut disorot. Ia dikabarkan telah menyerap masukan berharga dari para ilmuwan dan akademisi terkemuka, membentuk fondasi kuat bagi kebijakan pengelolaan gambut dan mangrove di Indonesia. Keputusan penting ini berujung pada rencana pembentukan Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional BPGMN yang diharapkan menjadi solusi jangka panjang.
Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menegaskan bahwa arahan para pakar tersebut menjadi landasan utama. Menurutnya, pengelolaan gambut adalah kunci vital untuk membendung ancaman kebakaran hutan dan lahan Karhutla yang kerap melanda. "Beliau mendengarkan langsung usulan para ilmuwan minggu lalu, dengan data kuat bahwa Indonesia membutuhkan badan serius untuk mengelola gambut dan mangrove," ujarnya, seperti dikutip zonamerahnews.com.
Menindaklanjuti arahan Presiden, Raja Juli segera menghelat lokakarya intensif. Sebanyak 22 pakar yang sebelumnya bertemu langsung dengan Prabowo akan berkumpul. Mereka akan merancang mandat, standar operasional prosedur, serta struktur organisasi BPGMN agar lembaga ini dapat beroperasi secara efektif dan efisien.
Pembahasan tidak hanya melibatkan para pakar, namun juga ahli mangrove serta pemangku kepentingan dari berbagai kementerian lembaga dan pemerintah daerah. Hasil dari lokakarya ini akan menjadi bahan dasar penyusunan Rancangan Peraturan Presiden Perpres untuk lembaga baru tersebut.
Raja Juli juga menyoroti praktik pengelolaan gambut yang telah berhasil dilakukan masyarakat di Riau sebagai model percontohan. Desa Tanjung Leban di Bengkalis Riau disebutnya sebagai ‘laboratorium hidup’ yang menawarkan pembelajaran berharga. Model ini diharapkan dapat direplikasi di enam provinsi prioritas Karhutla lainnya. "Kita bisa belajar dari apa yang sudah diterapkan di sana, lalu menduplikasi ke wilayah lain," jelasnya.
Praktik di Tanjung Leban membuktikan bahwa kolaborasi erat antara pemerintah, peneliti, masyarakat, dan sektor swasta adalah kunci keberhasilan. Salah satu inovasi yang disorot adalah pengelolaan tata air gambut melalui sekat kanal. Ini memastikan kebutuhan air masyarakat terpenuhi tanpa membuat lahan gambut menjadi kering dan rentan terbakar. "Semua pihak harus bergotong royong, dari pemerintah, peneliti, hingga pengusaha, setiap sektor swasta harus terlibat bersama," tegasnya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo telah mantap membentuk BPGMN. Badan ini akan fokus pada mitigasi Karhutla dan pengelolaan lahan gambut secara komprehensif. Raja Juli menegaskan bahwa BPGMN akan berbeda dari Badan Restorasi Gambut dan Mangrove BRGM yang dibentuk pada 2016 dan bubar akhir Desember 2024 lalu. Perbedaan mendasar terletak pada struktur dan anggaran. Jika BRGM berada di bawah Kementerian Kehutanan, BPGMN akan langsung berada di bawah koordinasi Presiden. "BPGMN akan diisi oleh para ilmuwan dan profesional, didukung anggaran yang memadai," pungkasnya.
